Oposisi Lillahi Ta'ala

Kamu bayangin deh lagi nonton pertandingan sepak bola di mana seluruh orang di lapangan, mulai dari pemain kedua kesebelasan, wasit tengah, hakim garis, hingga penjaga gawang mengenakan jersey dari klub yang sama? Tidak ada tekel keras, tidak ada protes, dan semua pemain dengan riang gembira menendang bola ke gawang yang sama. Kalau kamu terlanjur membeli tiket untuk menonton laga itu, dijamin kamu akan langsung minta uang pengembalian sambil ngedumel karena itu bukan pertandingan olahraga, melainkan sirkus keliling yang kekurangan modal.

Begitulah kira-kira gambaran ideal demokrasi jika dibandingkan dengan realitas politik kita hari ini. Di dalam buku teks kuliah ilmu politik atau hukum tata negara, oposisi digambarkan sebagai pahlawan berjas rapi. Tugas mereka mulia sekali, yaitu menjadi rem pengaman agar kekuasaan presiden tidak kebablasan menjadi raja kecil, merumuskan tandingan kebijakan yang masuk akal, sekaligus menjadi corong bagi rakyat kecil yang suaranya sering kali diabaikan penguasa. Di negara maju dengan sistem presidensial, meskipun tidak ada gelar resmi Ketua Pembangkang, parlemennya memiliki gigi taring yang tajam untuk mengontrol pemerintah.

Namun, begitu teori suci itu mendarat di Indonesia, ceritanya langsung berubah menjadi komedi gelap yang luar biasa. Di sinilah istilah "Oposisi Lillahi Ta'ala", sebuah frasa jenaka pinjaman dari Bang Uceng, menemukan takdir agungnya. Istilah ini merangkum ironi paling absurd di panggung politik kita: menjadi oposisi di Indonesia menuntut tingkat keikhlasan spiritual setingkat wali sufi. Kenapa? Karena negara sama sekali tidak menyediakan insentif bulanan khusus, tunjangan beras, fasilitas kantor mewah, apalagi perlindungan hukum bagi mereka yang berniat menjadi pengkritik profesional. Kamu masuk gelanggang oposisi murni karena niat ibadah, ikhlas lahir batin, dan siap-siap capek hati tanpa ada jaminan apa-apa.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen bahkan bersikap misterius karena konstitusi kita secara tekstual tidak pernah menyebut kata "oposisi". Karena sistem presidensial murni memang tidak mengenal istilah tersebut, partai politik yang kebetulan tidak kebagian jatah di kabinet otomatis menjadi pihak luar tanpa payung perlindungan khusus. Bantuan keuangan dari negara dibagi rata berdasarkan jumlah suara, peduli amat partai itu kerjanya tiap hari memuji pemerintah atau mengomel di mimbar.

Di sinilah letak kejeniusan strategi penguasa kita. Pemerintah paham betul bahwa berantem atau main pukul-pukulan di era modern itu sudah ketinggalan zaman. Buat apa repot-repot membubarkan atau menangkap oposisi kalau semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang jauh lebih romantis, yaitu memeluk pihak lawan dengan cinta kasih kekuasaan yang erat sampai mereka mati lemas.

Rumus penguasa sangat sederhana: kalau ada partai yang keliatannya berpotensi menjadi oposisi galak, tawarkan saja kursi menteri, wakil menteri, atau jatah komisaris BUMN. Bungkus rapi tawarannya dengan narasi puitis seperti menjaga stabilitas nasional dan rekonsiliasi demi kepentingan bangsa. Ajaibnya, begitu kursi empuk itu diberikan, politikus yang tadinya berteriak paling kencang di luar pagar langsung mendadak amnesia. Hidung mereka seolah tersedot magnet kekuasaan yang kuat.

Bagi sisa politikus atau aktivis yang keras kepala dan ogah dibeli, hidupnya bakal berasa kelam layaknya adegan film laga campur sinetron hidayah. Kritik sedikit lewat media sosial, besoknya langsung disambut hangat oleh pasal-pasal lentur di Undang-Undang ITE. Mau unjuk rasa? Siap-siap diserang pasukan buzzer bayaran yang siap menghancurkan reputasi kamu sampai ke urusan pribadi.

Hasil akhirnya? Oposisi dibabat habis tanpa perlu pertumpahan darah. Parlemen kita sekarang berubah wujud menjadi panggung monolog raksasa. Karena hampir seluruh partai politik sudah berhasil dirangkul masuk ke dalam gerbong koalisi gemuk, suasana rapat di Senayan jadi mirip rapat RT yang sukses besar: semua sepakat, tidak ada perdebatan alot, dan undang-undang kontroversial bisa diketok palu secepat kilat tanpa perlu lembur malam. Para wakil rakyat yang dulunya digaji rakyat untuk mengawasi pemerintah, kini sukses bertransformasi menjadi juru bicara korporasi kekuasaan yang paling setia.

Jadi, saat kita menertawakan julukan "Oposisi Lillahi Ta'ala", ketawa itu sebenarnya adalah cara pertahanan diri kita supaya tidak menangis darah melihat kewarasan demokrasi kita yang sedang ngelawak. Istilah itu adalah sindiran paling telak bahwa nasib sebuah republik tidak boleh disandarkan ke keikhlasan segelintir orang yang kebetulan kurang waras mau berjuang tanpa modal.

Sebab, di negeri di mana jabatan adalah mata uang paling mujarab untuk meredam kritik, berharap ada politikus yang sudi menjadi pembangkang ikhlas tanpa pamrih itu sama kayak menunggu tukang es doger buka cabang di kutub utara: niatnya mulia, tapi pulangnya dijamin masuk angin.