Dulu Gelar Haji Pemantik Revolusi, Kini Sekadar Simbol Prestise Pribadi

Oleh: Neisa Hadhnah R.A.

Pada masa kolonial, nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Haji Misbach tak hanya mewakili perjuangan rakyat, tapi juga simbol bahwa ibadah haji mampu melahirkan kesadaran politik, kultural, dan spiritual yang menakutkan bagi penjajah. Mereka adalah para pejuang yang dengan atau tanpa gelar resmi telah menyerap semangat global Islam dan mengartikulasikannya dalam konteks lokal: membela tanah air.

Kolonialisme Belanda menyadari potensi ini. Dalam laporan-laporan resminya, terutama melalui orientalis Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda menyebut para haji sebagai kelompok yang "berisiko tinggi" karena sering menjadi pemicu perlawanan dan pengkaderan semangat jihad di kalangan rakyat. Maka sejak awal abad ke-19, Belanda mewajibkan paspor haji, registrasi ketat, bahkan karantina. Tujuannya satu: mengawasi api semangat yang dibawa pulang dari Hijaz.

Namun hari ini, gelar haji justru mengalami transformasi. Ia menjadi simbol status sosial yang gemerlap. Mulai dari undangan tasyakuran berdesain elegan, rombongan keberangkatan dengan seragam khusus, hingga konten media sosial yang terkurasi rapi. Gelar yang dahulu menggugah perlawanan kini lebih sering digunakan untuk menegaskan kelas sosial.

Pergeseran makna ini bukan hanya soal gaya hidup. Ini cermin betapa nilai spiritual kita sering kali dikalahkan oleh narasi materialistik. Jika dulu berhaji berarti siap memimpin rakyat dalam kesulitan, kini kadang hanya jadi penanda siapa yang bisa memesan kursi prioritas dan mengunggah momen berdoa di Raudhah.

Indonesia hari ini memang tidak sedang dijajah secara fisik. Tapi mentalitas kita masih dibebani oleh penjajahane gaya baru: konsumtif, kompetitif, dan simbolik. Barangkali, kita perlu kembali belajar dari Haji Diponegoro: bahwa haji bukan tentang kemewahan perjalanan, tapi tentang kesiapan berjuang demi nilai yang lebih besar dari diri sendiri.