Oleh: Neisa Hadhnah R.A.
Perempuan hari ini diminta untuk diam atas nama adab, ditarik ke dapur atas nama fitrah, dan dilarang memimpin atas nama agama. Ironisnya, semua itu dilakukan dengan mengangkat panji Islam, padahal Islam di masa Nabi justru memberi tempat yang luas dan setara bagi perempuan untuk berperan di ruang publik. Dalam catatan sejarah yang sering dikebiri, kita menemukan perempuan yang bukan hanya berbicara, tapi memimpin; bukan hanya mendukung, tapi menentukan arah kebijakan publik. Mereka bukan pengecualian. Mereka adalah jejak asli dari Islam yang membebaskan, yang hari ini justru dipendam demi membungkam.
Perempuan Bersuara sekaligus Memimpin
Tak banyak yang tahu bahwa Rasulullah SAW hidup bersama para perempuan yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tapi juga aktif secara sosial dan politik. Mereka tidak hanya berada di balik layar, tapi justru berdiri di garis depan pengambilan keputusan.
Sebut saja Asma’ binti Yazid, perempuan Anshar yang menginterupsi ketimpangan pahala antara laki-laki dan perempuan. Namun, kiprah politiknya tak berhenti pada kritik. Dalam Perang Yarmuk, ia ikut memimpin pasukan perempuan dan mengobarkan semangat juang melawan Bizantium. Ia dikenal sebagai orator andal dan juru runding yang disegani. Ini bukan fiksi, ini adalah sejarah yang dikubur.
Ada pula Nusaybah binti Ka’ab (Ummu ‘Ammarah), seorang mujahidah dari Bani Najjar yang tak hanya mengangkat pedang di Uhud dan Hunain, tetapi juga terlibat dalam Bai’at Aqabah, sebuah perjanjian politik yang melandasi terbentuknya Negara Madinah. Bai’at itu bukan sekadar ikrar iman, tapi janji politik untuk melindungi Nabi, menegakkan keadilan, dan mematuhi konstitusi Islam awal. Nusaybah termasuk perempuan yang hadir dalam perjanjian ini, menjadikannya bagian dari fondasi politik Islam itu sendiri.
Lalu ada Ummu Waraqah binti Abdullah, seorang penghafal Qur’an yang diizinkan langsung oleh Nabi untuk menjadi imam shalat bagi keluarga dan para pembantunya, sebuah legitimasi yang tak main-main terhadap kapasitas intelektual dan spiritual perempuan. Dalam dunia yang terus meragukan kepemimpinan perempuan di ranah keagamaan, kisah Ummu Waraqah adalah tamparan keras bagi nalar patriarki yang berkedok agama.
Dan mari kita berhenti sejenak pada nama yang kerap dihapus dari lembaran sejarah politik Islam: Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umayyah), istri Nabi yang dikenal cerdas dan arif. Dalam peristiwa Hudaibiyah, ketika para sahabat menolak menyembelih hewan kurban setelah perjanjian yang tampak “merugikan” Islam, Nabi dilanda kecemasan. Ummu Salamah-lah yang memberi solusi strategis: “Lakukan dulu tanpa bicara, maka mereka akan ikut.” Taktik itu berhasil. Ini bukan sekadar saran istri, ini keputusan strategis yang menyelamatkan wajah politik Islam saat itu. Dalam konteks modern, ini adalah political intelligence kelas tinggi.
Mereka yang Memimpin Secara Langsung: Dari Madinah ke Damaskus
Jika kamu masih ragu bahwa perempuan dalam Islam hanya “boleh ikut” tapi tak “boleh pimpin”, mari kita tengok sejarah lebih luas.
Syajarah al-Durr, penguasa Mesir pada abad ke-13, memimpin Kesultanan Ayyubiyah pasca wafatnya suaminya, Sultan Ash-Shalih Ayyub. Dalam situasi krisis perang melawan pasukan Salib, ia mengambil kendali politik dan militer. Ia memimpin negara secara langsung, mengatur strategi perang, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Meski akhirnya posisinya dihapus oleh tekanan ulama dan elite politik patriarkal, kepemimpinannya dalam waktu singkat cukup untuk menyelamatkan Mesir dari kehancuran.
Satu lagi yang nyaris tidak dibahas: Ratu Arwa al-Sulayhi, penguasa Yaman dari Dinasti Sulayhid abad ke-11. Ia tidak hanya memerintah selama lebih dari 40 tahun, tapi juga diangkat sebagai hujjat, gelar spiritual dan politik tertinggi dalam sekte Ismailiyah. Ia memimpin pemerintahan, menunjuk gubernur, mengirim utusan diplomatik, dan dikenal sebagai patron pendidikan serta ilmu pengetahuan. Ratu Arwa adalah contoh bagaimana perempuan bisa menggabungkan peran sebagai ulama, politikus, dan pemimpin negara dalam satu tubuh.
Belum cukup? Kita punya Fatimah al-Fihri, pendiri Universitas al-Qarawiyyin di Maroko pada abad ke-9. Meski bukan kepala negara, ia adalah aktor kebijakan publik dalam bentuk tertinggi: mendirikan institusi pendidikan yang melahirkan pemimpin, ulama, dan reformis selama lebih dari seribu tahun. Ia mengatur sistem endowment (waqf), merekrut pengajar, dan merancang kurikulum. Ini adalah bentuk kepemimpinan struktural yang tak bisa dikesampingkan dari sejarah Islam.
Tafsir yang Meminggirkan: Siapa yang Menulis Ulang Sejarah?
Yang menyedihkan adalah, semua kisah ini jarang atau bahkan tidak pernah masuk dalam kurikulum pendidikan Islam hari ini. Apa yang kita warisi lebih sering adalah tafsir bias, bukan kebenaran sejarah. Islam yang awalnya revolusioner, kini dibaca dalam bingkai konservatif yang mengikat tangan perempuan dari segala penjuru.
Kita melupakan fakta bahwa sejarah Islam bukan hanya dibangun oleh Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, tapi juga oleh Nusaybah dan Arwa. Kita tidak keberatan seorang perempuan menjadi dokter, dosen, bahkan menteri. Tapi ketika perempuan ingin menjadi decision maker dalam urusan publik; imam besar, hakim agung, presiden, kita tiba-tiba teringat “fitrah.” Padahal, jika perempuan tidak diberi akses memimpin, kita sedang menolak keadilan, bukan menjaga kesucian.
Mengapa Ini Urgen?
Karena ini bukan cuma soal hak perempuan. Ini soal kegagalan kolektif kita membangun peradaban. Setiap kali kita melarang perempuan bicara di ruang publik, setiap kali kita mempertanyakan kelayakannya untuk memimpin, sesungguhnya kita sedang memutus separuh potensi umat Islam dengan tangan kita sendiri.
Dan lucunya, yang kita pertahankan bukan wahyu, tapi warisan tafsir yang sudah diseret jauh dari semangat profetik Islam. Kita lebih takut pada suara perempuan yang bernalar daripada pada kebijakan yang menindas. Kita mengaku ingin kebangkitan umat, tapi menolak kontribusi perempuan yang ingin ikut membangunnya. Kita berteriak tentang krisis moral dan kepemimpinan, tapi mematikan salah satu sumber solusi paling berharga, perempuan yang cerdas, visioner, dan berani.
Umat ini sedang pincang karena berdiri hanya dengan satu kaki: laki-laki. Maka wajar kalau kita oleng, bahkan nyaris tumbang. Kita mengeluhkan bobroknya sistem, rendahnya literasi, krisis integritas tapi saat perempuan maju membawa gagasan dan kepemimpinan yang bisa jadi alternatif, mereka ditertawakan atau dicurigai. Seolah menjadi perempuan yang ingin memperbaiki negeri adalah ancaman, bukan harapan.
Kita berani mengangkat senjata atas nama agama, tapi tak berani mengangkat perempuan yang kompeten atas nama keadilan. Kita terlalu sibuk menolak kepemimpinan perempuan, padahal sejarah Islam sendiri menulis nama-nama mereka dengan tinta emas. Jika kita terus menyangkal jejak itu, maka kita bukan hanya melawan fakta sejarah, kita sedang membajak Islam itu sendiri.
Urgensinya bukan lagi soal “boleh atau tidak”. Tapi soal: mau sampai kapan kita memelihara kebodohan struktural ini atas nama agama? Sampai kapan kita menjadikan perempuan sebagai korban tafsir, bukan subjek perubahan? Sampai kapan kita terus hidup dalam nostalgia kejayaan Islam, tapi takut untuk menghidupkan kembali semangat pembebasannya?
Mewarisi Islam yang Membebaskan, Bukan Membatasi
Perempuan dalam Islam bukan hanya memiliki peran di ranah domestik, tapi juga memiliki warisan kepemimpinan, intelektualisme, dan visi politik. Ini bukan agenda liberal. Ini adalah jejak otentik dari peradaban Islam. Maka hari ini, menutup ruang publik bagi perempuan dengan dalih agama adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah Islam itu sendiri.
Jika kita ingin kembali pada Islam yang sejati, maka kita harus berani mengakui: bahwa perempuan bisa, pernah, dan layak memimpin. Dan tugas kita hari ini bukan menjadikannya perempuan bisa, pernah, dan layak wacana, tapi mewujudkannya sebagai kebijakan dan sistem. Karena Islam tidak lahir untuk mengurung tapi untuk membebaskan.
Comments
Post a Comment